Patung Menurut Hukum Islam (Bagian Kedua)



Oleh Ubaidillah Achmad
BAGAIMANA hukum Islam terhadap patung? Sebelum berbicara tentang hukum Islam terhadap patung, umat Islam perlu memahami hukum Islam yang bersifat teosentris, yaitu hukum Islam sebagai hukum yang dianggap bersifat religius, sakral, dan abadi.

Hal ini berbeda dengan kondisi realitas sosial, yang menuntut perubahan epistemologi, baik secara rekonstruktif dan dekonstruktif. Bagaimana jika hukum Islam dikaitkan dengan kondisi realitas sosial yang dipandang sakral? Jika hukum Islam dikaitkan dengan realitas sosial, maka akan menunjukkan wajah yang berbeda dengan aslinya. Contoh, perbuatan mencuri yang seharusnya mendapatkan hukuman "potong tangan", telah diputuskan oleh Umar melalui ijtihad kemanusiannya. Misalnya, seorang pencuri tidak harus potong tangan. Contoh kedua, penggunaan media patung yang pernah dilarang Nabi karena telah dikenal menjadi instrumen kaum fasis dan kapitalis, dalam perkembangan berikutnya berubah menjadi instrumen dakwah sunan kalijaga.

Kedua contoh ini menunjukkan kesakralan dan keabadian hukum islam memiliki kontekstualisasi yang berbeda dengan wajah aslinya. Hal ini sesuai dengan kondisi dan situasi kesejarahan masyarakat.

Jadi, para ahli hukum islam mempunyai landasan wahyu Al-Quran dan Hadits, namun hal ini bukan berarti mengabaikan kontekstualisasi pemaknaan, seperti hasil ijtihad para ulama fiqh pada abad pertengahan. Kontekstualisasi hukum Islam  bersifat religius dan memiliki prinsip yang universal. Karenanya, hukum islam menunjukkan adanya perubahan yang terjadi dan dihadapi oleh manusia di tengah perubahan sosial. Kontekstualisasi hukum Islam ini menjadi penting, karena hukum Islam muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial, baik yang bersifat tetap dan yang bersifat berubah. Istilah hukum Islam sebagai pergantian kosa kata dari istilah hukum Allah (QS. Al-Mumtahanah (60):10).

Dalam kontekstualisasi hukum Islam (Islamic Law), perlu memahami dua istilah: syariah dan fiqh. Syariat adalah landasan fiqih sedangkan fiqih merupakan pemahaman tentang syariat, yaitu Al-Qur’an dan al-Hadits yang bersifat “qathi” atau jelas nashnya.

Secara harfiyah fiqih bermakna “faham” atau “tahu secara mendalam”. Secara terminologi pengertian fiqih merupakan pemahaman tentang hukum syari’at yang berhubungan dengan manusia mukallaf yang diperoleh melalui ijtihad dari dalil-dalil syar’i yang terperinci. Hal ini, pernah dicontohkan Muadz bin Jabal, yang dibenarkan pandangannya oleh Gus Dur. Alasan menjadikan model Muadz bin Jabal, karena tidak saja hanya karena tidak ditemukannnya teks kewahyuan, namun juga karena kesulitan menemukan teks terhadap konteks yang relevan terhadap perkembangan hukum Islam.

Khalifah Ali RA, juga pernah melakukan ijtihad hukum Islam, misalnya dengan cara ijtihad seperti yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dalam menetapkan hukum cambuk, sebanyak 80 kali terhadap peminum khamar. Analogi yang digunakan, adalah setiap peminum khamr akan mabuk, setiap orang yang sedang mabuk akan menuduh orang berbuat zina tanpa dasar, maka bagi peminum khamr perlu diberi sanksi tuduhan berbuat zina.

Dasar analogis tersebut di atas, karena menggunakan kaidah: menutup pintu kejahatan yang akan timbul (sad al-dzari’ah). Teori analogis ini berlangsung hingga masa tabi’in hingga Imam Syafi’i. Selain metode sad al dzari'ah, telah berkembang metode metode fiqh sejak abad pertengahan, misalnya, metode mashlahah mursalah, istihsan, urf, istishab.

Sehubungan dengan perkembangan hukum Islam di atas, dapat dijadikan pijakan: untuk melakukan kontekstualisasi hukum Islam dan menjadikan semangat nilai kewahyuan dan karasulan sebagai dasar untuk menentukan hukum Islam. Sebagai contoh pada kasus memaknai keberadaan patung. Patung dapat dipahami dari sisi keindahan, namun juga dapat dipahami dari sisi sosial politik dan agama. Lalu, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap patung?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, perlu memahami latar belakang pelarangan Nabi terhadap umat Islam yang membuat patung dan perintah Nabi Muhammad kepada umat Islam untuk menghancurkan patung. Alasan yang sangat mendasar, karena patung telah dijadikan berhala yang mendorong sikap kekerasan umat manusia untuk melakukan kekerasan dan kekejaman terhadap perempuan. Patung hanya dijadikan kedok fasisme politik dan keserakahan kapitalis Arab pada zaman Nabi. Pada masa pelarangan dan penghancuran ini, telah terjadi tradisi arab jahiliyah yang melakukan ritual mempersembahkan para anak peremouan untuk patung.

Sehubungan dengan tradisi jahiliyah ini, maka Nabi melakukan upaya membebaskan umat dan mencerahkan umat dari trauma fasisme politik dan keserakahan kapitalis.

Sehubungan adanya studi kasus tentang patung ini, maka dapat dihukumi menjadi tiga pendekatan hukum Islam: patung yang dihancurkan, berupa patung yang dijadikan berhala yang menjadikan seseorang menjadi jahiliyah. Jahiliyah, bermakna ketidaktahuan dan tidak mau tahu tentang keutamaan dan kebaikan hidup yang berimplikasi pada sikap perbuatan yang keji dan tidak manusiawi.

Hal yang ironis, keberadaan patung justru digunakan untuk memperbodoh manusia dan menguatkan kebodohan dengan terus melakukan penyembahan kepada patung. Spesifikasi hukum tentang membuat patung seperti ini, adalah haram. Sedangkan, menyembahnya menjadi syirik. Dampak dari hukum Islam seperti ini, maka semua yang mendukung pembuatan patung untuk keperluan yang seperti ini menjadi turut merasakan dosanya.

Adapun upaya membuat patung yang tidak disembah, maka boleh dilakukan para ahli pematung. Hal ini sesuai dengan kaidah: Hukum asal segala sesuatu itu diperbolehkan (Al-ashlu fî al-asyyâ` al-ibâhah). Hukum asal membuat patung diperbolehkan (ibâhah), namun hukum ini bisa berubah menjadi dilarang dengan status haram bagi manusia yang melakukannya.

Dalam konteks pembelajaran, membuat patung dapat menjadi wajib. Sesuai dengan klasifikasi hukum ini, dalam melakukan ijtihad membuat hukum terhadap pembuat patung, akan tergantung pada tujuan dan manfaat penggunaannya. Misalnya, patung untuk pembelajaran dunia kedokteran, yang apabila menggunakan praktik bedah terhadap makhluk hidup yang masih bernyawa haram, maka menggunakan media yang dibuat para pematung menjadi wajib.

Hal di atas bertujuan untuk menghindari kerusakan terhadap yang lain. Contoh lain membuat patung untuk prakten shalat janazah menjadi wajib, karena jika tidak membuat patung dikhawatirkan akan ada kesalahan praktek ibadah yang menjadi wajib. Membuat patung yang berguna untuk situs sejarah, juga diperbolehkan atau bahkan dianjurkan, dengan bertujuan untuk mengambil pembelajaran sejarah yang dapat digunakan untuk membaca keagungan Allah terhadap fenomena dan peristiwa kealaman.

Patung yang diperbolehkan dibuat dan dijadikan instrumen untuk pendidikan, adalah patung boneka, Artinya, kebolehan pemanfaatan fungsi patung untuk keperluan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat dianalogkan dengan hukum diperbolehkannya boneka untuk instrumen pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kebolehan pemanfaatan patung boneka ini, telah disepakati mayoritas Ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i. Hal ini didasarkan pada kisah Sayyidah Aisyah yang masyhur dikalangan muhaddisin, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Berbeda dengan ketiga Ulama tersebut di atas, sebagian ulama madzhab Hanbali mengharamkan boneka untuk instrumen bermain anak. Alasannya, hadits yang diriwayatkan ‘Aisyah, telah dinaskh (dihapus hukumnya) oleh hadits yang melarang membuat patung. Jika dikaji dari kemunculan hadis, justru  hadits ‘Aisyah RA, disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika akhir kenabian. Sedangkan, larangan membuat dan perintah menghancurkan patung tidak jelas kapan telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Selain berupa bonika, ada beberapa patung yang berstatus boleh menjadi instrumen bermain dan peningkatan data imajinasi otak anak, seperti patung pengantinan, kucing-kucingan, dan binatang-binatang yang lain.

Jadi, patung tidak hanya yang dipahat, yang terbuat dari batu, besi, tembaga, dan kayu, namun boneka yang dimainkan oleh anak juga dikategorikan sebagai patung. Dalam hukum Islam, patung diharamkan bagi mereka yang ingin menjadikannya sebagai media pembodohan, media "kedok" kehendak para fasis dan kapitalis. patung dibuat dari bahan bebatuan pegunungan yang berkualitas yang merusak ekologis.

Sedangkan, patung diperbolehkan pembuatannya untuk simbol yang menandai sejarah manusia, riset ilmu pengetahuan, dan instrumen pengembangan ilmu pengetahuan. Patung menjadi wajib dibuat, karena untuk kepentingan pembelajaran dunia kedokteran. Bidang kedokteran merupakan bidang yang wajib ada di tengah lingkungan masyarakat, karena jika mereka yang sakit ada di tangan para dukun mistis yang memainkan kesedihan masyarakat, justru akan lebih membahayakan bagi masyarakat. Penanganan media patung pentig bagi masa depan kemanusiaan dan diperlukan umat manusia.

Penanganan medis patung sebagai bentuk penanganan logis usaha manusia menerjemahkan rahasia Allah melalui ciptaannya. Karenanya, media patung sebagai media pembelajaran dunia kedokteran menjadi wajib tersedia. Bukankah lebih membahayakan, bagi mereka yang menjadikan media pembelajaran di dunia kedokteran dengan menggunakan makhluk hidup yang wajib mendapatkan hak kemanusuaannya.

Sebenarnya, bagi umat Islam yang berkeinginan mengikuti tafsir hitam putih tentang pelarangan menggambar dalam pelarangan membuat patung, mereka punya hak untuk tidak menggambar dan membuat patung. Yang perlu dipahami bukan berarti harus bersikap merusak gambar atau patung yang dibuat seseorang yang tidak mengganggu lingkungan hidup. Hal ini, berbeda dengan pada zaman nabi yang pernah melarang membuat-memasang gambar atau patung, karena telah menjadi intrumen fasisme dan keserakahan kapitalis.

Dalam konteks yang berbeda dari era pelarangan patung pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, telah berlangsung proses pribumisasi Islam di nusantara yang dikenalkan para Walisongo dan Sunan Kalijaga yang juga menggunakan media patung, seperti: patung wayang kulit. Hasilnya, adanya proses keberagamaan Islam Nusantara yang ramah terhadap kearifan lokal dan lingkungan sosial. Model pribumisasi Islam Walisongo ini, adalah model keberagamaan yang ramah yang hingga sekarang telah menjadikan Islam nusantara yang melindungi dan mengayomi semua keyakinan dan keragaman hidup. Sehubungan dengan keberadaan patung yang terus mengisi sejarah manusia ini, perlu kajian mendalam mengapa ada yang membuat patung dan mengapa ada yang melarangnya? (Selesai)



Ubaidillah Achmad, Dosen Filsafat Islam UIN Walisongo, Penulis Suluk Kiai Cebolek dan Islam Geger Kendeng, Khadim PP. Bait As Syuffah Sidorejo Pamotan Rembang.

Related Posts:

0 Response to "Patung Menurut Hukum Islam (Bagian Kedua)"

Post a Comment