SIARAN PERS: Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia dan Centre for Human Rights, Multiculturalim and Migration (CHRM2) Fakultas Hukum Universitas Jember


“MERAGUKAN KOMITMEN JOKOWI SOAL PENEGAKAN HUKUM, PERLINDUNGAN HAM DAN PENYELAMATAN LINGKUNGAN”

Mengapa Rencana Operasi Pertambangan PT Semen Indonesia di Rembang Harus Dihentikan?

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” (Pasal 28D ayat 1 UUD Negara RI 1945)

Sungguh memprihatinkan! Upaya warga petani Rembang yang menghendaki tegaknya hukum atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (MA) pada 5 Oktober 2016 (No Register 99 PK/TUN/2016), harus kembali berhadapan dengan cara-cara kekerasan yang diduga dilakukan oleh pendukung tambang. Kekerasan tersebut dalam bentuk perusakan tenda posko perjuangan penolakan tambang semen dan pembakaran mushola.

Peristiwa ini seharusnya tidak terjadi bila Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mematuhi putusan MA tersebut dalam bentuk mencabut ijin, bukan addendum. Karena permohonan warga sebagai penggugat adalah mencabut izin, dan hal tersebut telah dikabulkan seluruhnya.

Amar putusan PK Mahkamah Agung tersebut,

  1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tangga 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Ini artinya, izin berikut operasi pertambangan semen PT Semen Indonesia, sudah seharusnya DIHENTIKAN.

Niat baik Gubernur Jateng sesungguhnya sangat diragukan sejak awal, karena membiarkan PT Semen Indonesia membangun pabrik hingga menelan biaya, khabarnya mendekati 5T. Andai, Gubernur Jateng, taat hukum dan menghormati proses peradilan, maka seharusnya pembangunan tersebut ditunda, dan investasi yang telah dikeluarkan negara tidaklah sia-sia. Namun, pembiaran terus terjadi, bahkan di lapangan, warga penolak tambang semen terus mendapatkan kekerasan dan intimidasi, hingga tadi malam (10/2/2017).

Bahkan atas situasi itu, sebenarnya Presiden RI, Joko Widodo, meminta hentikan rencana pembangunan PT Semen Indonesia, untuk menantikan kajian mengenai dampak pembangunan dan operasi pertambangan pabrik semen di wilayah pegunungan Kendeng tersebut (2/8/2016). Instruksi Jokowi kepada Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, faktanya di lapangan diabaikan. Pembangunan terus berjalan dan berulangkali menyatakan kesiapan untuk beroperasi.

Setelah Putusan Peninjauan Kembali MA, Gubernur justru abai dengan membuat addendum AMDAL dan ijin baru dikeluarkan. Sementara di sisi lain, situasi buruk penyelenggaraan pemerintahan ini seakan dibiarkan oleh pemerintah pusat, atau Presiden RI Joko Widodo, melalui Kantor Kepala Staf Kepresidenan, sehingga tidak lagi peka atas kenyataan penolakan dan kekhawatiran kerusakan lingkungan.

Situasi ini memperlihatkan rusaknya sistem birokrasi yang patuh dalam kerangka negara hukum Indonesia. Peradilan seakan bukan lagi tempat untuk encari keadilan sosial dan keadilan ekologis bagi masyarakatnya, karena penyelenggara pemerintahan dengan mudahnya berakrobatik secara administratif dalam mengeluarkan kebijakannya.

Bila ini semua terus menerus dibiarkan terjadi, maka sesungguhnya Pemerintah, khususnya Gubernur Ganjar Pranowo, semakin jelas posisinya tidak peduli terhadap nasib kaum tani dan penyelamatan lingkungan di wilayah pegunungan Kendeng. Dari hari ke hari kian memperlihatkan justru arogansi kekuasaan, baik itu di birokrasi maupun dukungannya terhadap pengusaha tambang, dan apalagi pembiaran peristiwa pembakaran dan perusakan, yang semua itu menandai reproduksi kekerasan dan konflik sosial, dimana justru melemahkan komitmen perlindungan HAM dan ekologis!

Melihat perkembangan ini, maka kami dari SEPAHAM Indonesia menyatakan,
  1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menunjukkan komitmen penegakan hukum, HAM dan penyelamatan lingkungan dengan MENGHENTIKAN IZIN DAN OPERASI Tambang PT Semen Indonesia.
  2. Mendesak Pemerintah Pusat beserta jajarannya terkait untuk MENGEVALUASI secara lebih hati-hati, bijak, dan kokoh, terhadap semua rencana usaha pertambangan dan meneguhkan upaya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara serta hak atas lingkungan.
  3. Mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk TAAT HUKUM terhadap Putusan Mahkamah Agung PK No. 99 PK/TUN/2016, dan menghormatinya sebagai petanggungjawaban konstitusional pejabat negara, dan membatalkan ijin lingkungan kegiatan penambangan. Pengabaian, pembiaran, dan bahkan upaya administrasi untuk addendum adalah jelas PEMBELAJARAN SANGAT BURUK DALAM MENEGUHKAN KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM.
  4. Mendesak kepada KAPOLRI untuk MENGUSUT tuntas segala bentuk kekerasan dan pembiaraan oleh aparat penegak hukum kepolisian di bawah jajarannya, sebagai upaya perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat yang telah diberikan kemenangan putusan Mahkamah Agung.
  5. Menegaskan bahwa hilangnya INVESTASI negara dalam Perusahaan BUMN, adalah akibat PEMERINTAH JAWA TENGAH itu sendiri yang TIDAK MENGHORMATI PROSES PERADILAN YANG BERJALAN, dan hal ini telah diingatkan warga dan dalam forum peradilan itu sendiri

Jember, Sabtu, 11 Februari 2017

SERIKAT PENGAJAR HAK ASASI MANUSIA (SEPAHAM) INDONESIA

Al Hanif, LL.M. PhD. (Centre for Human Rights, Multiculturalim and Migration (CHRM2) Fakultas Hukum Universitas Jember) (+62 813-3587-6651)
Dr. Herlambang P. Wiratraman, SH., MA. (Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga) (+62 821-4083-7025)
Prof. Dr. Soelistyowati Irianto, SH., MA. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta)
Khairani Arifin, SH., M.Hum. (Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)
Aloysia Vira Herawati, S.S., M.Hum.Rights Edu. (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya)
Siti Rakhma Mary Herwati, SH., MSi., MA (Dosen Prodi Hukum President University, Jakarta)
Ayu Wahyuningroem, PhD. (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Jakarta).
Rosita Indrayati, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Jember)
Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LLM. (Pusat Studi Anti Korupsi/Pukat, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogjakarta)
Dr. Tisnanta, SH. (Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia/PKKP- HAM, Universitas Lampung)
I Wayan Titib S, SH., MS. (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya)
Adam Muhshi, SH., MH. (CHRM2, Fakultas Hukum Universitas Jember)
Dina Tsalist Wildana, SH.,LLM. (CHRM2, Fakultas Hukum Universitas Jember)
Fiska Maulidan Nugroho, SH., MH. (CHRM2, Fakultas Hukum Universitas Jember)
Haidar Adam, SH., LLM. (Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga)
Rachminawati, SH., MA. (Paham Fakultas Hukum Universitas Pajajaran)

Related Posts:

0 Response to "SIARAN PERS: Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia dan Centre for Human Rights, Multiculturalim and Migration (CHRM2) Fakultas Hukum Universitas Jember"

Post a Comment